Loading

Regulasi



Dalam halaman ini memuat Regulasi - regulasi yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Berikut merupakan Regulasi yang dimaksud :



No. Jenis Peraturan Keterangan Regulasi Tentang Nomor Direktorat Tahun File
No. Jenis Peraturan Keterangan Regulasi Tentang Nomor Direktorat Tahun
1 Internal Peraturan Menteri Penempatan Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 KEMENTERIAN 2016
2 Internal Peraturan Dirjen TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PER.455/PPTKPKK/III/2016 SETDITJEN 2016
3 MOU Dalam Negeri Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus Di Satuan Pendidikan 2/NK/MEN/IX/2016 PTKDN 2016
4 Internal Keputusan Dirjen Pedoman Pelaksanaan Pameran Kesempatan Kerja Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota KEP. 581/PPTK-PKK/III/2016 PTKDN 2016
5 Internal Peraturan Dirjen Perubahan Atas Peraturan Dirjen Binapenta Dan PKK No. 455/PPTKPKK/III/2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan TKA Nomor PER.1612/PPTKPKK/X/2016 SETDITJEN 2016
6 Internal Peraturan Menteri PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 30 TAHUN 2016 KEMENTERIAN 2016
7 Internal Keputusan Menteri PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PERSEWAAN DAN SEWAGUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA 169 TAHUN 2016 KEMENTERIAN 2016
8 MOU Dalam Negeri MOU PENYELENGGARAAN BURSA KERJA KHUSUS DI SATUAN PENDIDIKAN 2/NK/MEN/IX/2016 KEMENTERIAN 2016
9 Internal Keputusan Menteri Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Tahun 2016 Nomor 229 Tahun 2016 PTKDN 2016
10 Internal Peraturan Menteri Tata Cara Pemberian Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 PTKDN 2015
11 Internal Keputusan Menteri Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Elka Indonesia Nomor 195 Tahun 2016 PPTKLN 2016
12 Internal Keputusan Menteri Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Samudera Indonesia Ship Management Nomor 185 Tahun 2016 PPTKLN 2016
13 Internal Keputusan Menteri Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon TKI Tujuan Korea Nomor 17/MEN/II/2011 PPTKLN 2011
14 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TKI Nomor 1 tahun 2015 PPTKLN 2015
15 Internal Peraturan Menteri KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF & TATA CARA PENJATUHAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PPTKI DI LUAR NEGERI Nomor 5/MEN/III/2005 PPTKLN 2005
16 Internal Peraturan Presiden PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Nomor 38 Tahun 2007 KEMENTERIAN 2007
17 Internal Peraturan Dirjen Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Taiwan KEP.152/PPTK/VII/2009 PPTKLN 2009
18 Pemerintah Peraturan Presiden Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 131 Tahun 2015 KEMENTERIAN 2015
19 Internal Peraturan Menteri Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan 14 Tahun 2016 KEMENTERIAN 2016
20 Internal Keputusan Menteri Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat KEP.205/MEN/1999 PTKDN 1999
21 Pemerintah Undang-Undang Pengesahan Convention On The Rights Of The Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 19 Tahun 2011 PTKDN 2011
22 Pemerintah Undang-Undang Penyandang Cacat 4 Tahun 1997 PTKDN 1997
23 Internal Peraturan Menteri Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal 4 Tahun 2015 PTKDN 2015
24 Internal Keputusan Dirjen Tentang Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI TAIWAN 153/PPTK/VI/2009 PPTKLN 2009
25 Internal Keputusan Dirjen Tentang Biaya Penempatan Calon TKI Informal Brunei Darussalam KEP.654/DP2TKLN/XI/2004 PPTKLN 2004
26 Internal Keputusan Dirjen Penempatan Calon TKI Informal Brunei Darussalam KEP.655/DP2TKLN/XI/2004 PPTKLN 2004
27 Internal Peraturan Menteri Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri 45 Tahun 2015 PPTKLN 2015
28 Internal Keputusan Sekretaris Jenderal PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR KEP.2277/SJ/X/2015 KEMENTERIAN 2015
29 Internal Keputusan Menteri Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 Nomor 54 Tahun 2016 KEMENTERIAN 2016
30 Pemerintah Peraturan Presiden Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 Nomor 2 KEMENTERIAN 2015
31 Internal Peraturan Menteri Tata Cara Perpanjangan Pernjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan 40 Tahun 2015 PPTKLN 2015
32 Internal Peraturan Menteri Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana Dan Prasarana Pelayana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 41 Tahun 2015 PPTKLN 2015
33 Internal Peraturan Menteri Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 42 Tahun 2015 PPTKLN 2015
34 MOU Dalam Negeri Nota Kesepahaman Antara Menteri BUMN Dan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Penempatan Dan Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada BUMN 12/NK/MEN/XII/2015 PTKDN 2015
35 Internal Keputusan Menteri Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Malaysia KEP.152/MEN/VI/2011 PPTKLN 2011
36 Internal Keputusan Menteri Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah 260 Tahun 2015 PPTKLN 2015
37 Internal Surat Edaran Menteri PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 12/MEN/X/2015 PPTKA 2015
38 Pemerintah Keputusan Presiden PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG 75 TAHUN 1995 PPTKA 1995
39 Internal Keputusan Menteri PENCABUTAN KEPMENAKER NO. KEP-1897/MEN/1987 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN LIFT IJIN PENGGUNAAN BOILER DAN IJIN KERJA MALAM KELEBIHAN JAM KERJA DAN WAKTU LIBUR SERTA IJIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING DALAM BIDANG P 168/MEN/2000 PPTKA 2000
40 Internal Keputusan Menteri JANGKA WAKTU IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG KEP.173/MEN/2000 PPTKA 2000
41 Internal Keputusan Menteri PENCABUTAN KEPMENAKER NO. KEP-208/MEN/1992 TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN IJIN MEMPEKERJAKAN TKA PENDATANG DAN PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANWIL DEPNAKER KEPALA KANWIL DEPPARPOSTEL DIREKSI PT (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA KEP.167/MEN/2000 PPTKA 2000
42 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TKA PADA PENETAPAN SKKNI KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS DAN GOLONGAN POKOK OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA NOMOR 708 TAHUN 2012 PPTKA 2012
43 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU NOMOR 17 TAHUN 2015 PPTKA 2015
44 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI GULA 26 TAHUN 2015 PPTKA 2015
45 Internal Peraturan Menteri PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NOMOR 35 TAHUN 2015 PPTKA 2015
46 Internal Surat Edaran Menteri PELAKSANAAN PAMERAN KESEMPATAN KERJA/JOB FAIR DILARANG DIPUNGUT BIAYA NOMOR 11/MEN/X/2015 PTKDN 2015
47 Internal Peraturan Menteri PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR PER.23/MEN/IX/2009 PPTKLN 2009
48 Internal Peraturan Menteri RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.32/MEN/XI/2006 PPTKLN 2006
49 Internal Keputusan Menteri OPTIMALISASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 KEMENTERIAN 2012
50 Internal Keputusan Menteri PEMBERIAN BANTUAN BARANG DAN JASA KEPADA MASYARAKAT BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2012 NOMOR 6 TAHUN 2012 KEMENTERIAN 2012
51 Pemerintah Peraturan Pemerintah PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 33 TAHUN 2013 PPKK 2013
52 Pemerintah Peraturan Pemerintah JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 65 TAHUN 2012 KEMENTERIAN 2012
53 MOU Luar Negeri International Social Security Program Saudi 28 MEI 2011 KEMENTERIAN 2012
54 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Kerajaan Arab Saudi (Arabic) 19 FEBRUARI 2014 KEMENTERIAN 2014
55 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Kerajaan Arab Saudi (English) 19 FEBRUARI 2014 KEMENTERIAN 2014
56 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Kerajaan Arab Saudi (Indonesia) 19 FEBRUARI 2014 KEMENTERIAN 2014
57 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Australia (English) 11 AGUSTUS 2005 KEMENTERIAN 2005
58 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Australia (Indonesia) 11 AGUSTUS 2005 KEMENTERIAN 2005
59 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jepang (English) 19 MEI 2008 KEMENTERIAN 2008
60 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jepang (Indonesia) 19 MEI 2008 KEMENTERIAN 2008
61 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jordan (English) 2 MEI 2001 KEMENTERIAN 2001
62 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jordan (Indonesia) 2 MEI 2001 KEMENTERIAN 2001
63 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jordan (Indonesia) 2 MEI 2001 KEMENTERIAN 2001
64 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jordan (English) 27 JUNI 2009 KEMENTERIAN 2010
65 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Jordan (English-Indonesia) 27 JUNI 2009 KEMENTERIAN 2010
66 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Korea(English) 14 OKTOBER 2010 KEMENTERIAN 2010
67 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Korea (Indonesia) 12 JULI 2013 KEMENTERIAN 2013
68 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Korea (Korean) 12 JULI 2013 KEMENTERIAN 2013
69 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Korea (English) 12 JULI 2013 KEMENTERIAN 2013
70 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Kuwait (Indonesia) 30 MEI 1996 KEMENTERIAN 1996
71 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Kuwait (English) 30 MEI 1996 KEMENTERIAN 1996
72 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Lebanon (Arabic) 7 APRIL 2010 KEMENTERIAN 2010
73 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Lebanon (English) 7 APRIL 2010 KEMENTERIAN 2010
74 MOU Luar Negeri MoU Malaysia Domestic Workers(English) 13 MEI 2006 KEMENTERIAN 2006
75 MOU Luar Negeri MoU Malaysia Formal(English) 10 MEI 2004 KEMENTERIAN 2006
76 MOU Luar Negeri MoU Malaysia Formal(Indonesia) 10 MEI 2004 KEMENTERIAN 2006
77 MOU Luar Negeri Protocol Amendemend Malaysia (Indonesia) 30 MEI 2011 KEMENTERIAN 2010
78 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Philippine(English) 18 JANUARI 2003 KEMENTERIAN 2003
79 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Qatar(English) 20 JANUARI 2008 KEMENTERIAN 2008
80 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Qatar(Indonesia) 20 JANUARI 2008 KEMENTERIAN 2008
81 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Taiwan(English) 24 JANUARI 2011 KEMENTERIAN 2011
82 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Turkey (English) 29 JUNI 2010 KEMENTERIAN 2010
83 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Turkey(Indonesia) 29 JUNI 2010 KEMENTERIAN 2010
84 MOU Dalam Negeri MoU Protection Social Scurity Program (ISSP) Kingdom Of Saudi Arabia 22 FEBRUARI 2012 KEMENTERIAN 2012
85 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan New Zealand (Indonesia) 17 APRIL 2012 KEMENTERIAN 2012
86 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan New Zealand (English) 17 APRIL 2012 KEMENTERIAN 2012
87 MOU Luar Negeri Protocol Amendmend Malaysia (English) 30 MEI 2011 KEMENTERIAN 2010
88 MOU Luar Negeri Protocol Amendemend Malaysia (Indonesia) 30 MEI 2011 KEMENTERIAN 2010
89 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan United Arab Emirates(English) 18 DESEMBER 2007 KEMENTERIAN 2007
90 MOU Luar Negeri Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan United Arab Emirates(Indonesia) 18 DESEMBER 2007 KEMENTERIAN 2007
91 MOU Dalam Negeri Kerja Sama Bank Chinatrust Indonesia Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR B.1742/PPTK-PTKLN/VIII/2012 PPTKLN 2012
92 MOU Dalam Negeri Kerjasama Bank Bjb Penggunaan Jasa Dan Layanan Perbankan NOMOR B.3224/PPTK/XII/2013 PPTKLN 2013
93 MOU Dalam Negeri Badan Pemeriksa Keuangan RI - Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data NOMOR KEP.33/SJ/I/2011 KEMENTERIAN 2011
94 MOU Dalam Negeri MoU Bank Yudha Bhakti Penggunaan Jasa Perbankan Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Penempatan Dan Perlindungan Pemberdayaan TKI NOMOR B.1740/PPTK-PTKLN/VIII/2012 PPTKLN 2012
95 MOU Dalam Negeri MOU BI - Penyelenggaraan Edukasi Keuangan NOMOR SKB.05/MEN/VIII/2011 KEMENTERIAN 2011
96 MOU Dalam Negeri MOU BII - Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR SKB.01/MEN/II/2012 PPTKLN 2012
97 MOU Dalam Negeri MOU BNI - Penerimaan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA NOMOR KEP.1174/PPTK/IX/2014 PPTKA 2014
98 MOU Dalam Negeri MOU BNI - Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR B.274/MEN/SJ-HK/IX/2007 PPTKLN 2007
99 MOU Dalam Negeri MOU BNI - Penggunaan Jasa Perbankan MOU.02/MEN/II/2011 PPTKLN 2011
100 MOU Dalam Negeri MOU BPMIGAS - Pengelolaan Tenaga Kerja NOMOR KEP.56/MEN/IV/2010 KEMENTERIAN 2010
101 MOU Dalam Negeri MOU BRI - Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR KEP.156/MEN/VIII/2010 PPTKLN 2010
102 MOU Dalam Negeri MOU KADIN - Keterpaduan Program Siap Kerja Dan Pemahaman Hubungan Industrial NOMOR KEP.104/MEN/II/2007 KEMENTERIAN 2007
103 MOU Dalam Negeri MOU Kementerian Kelautan Kementerian Tenaga Kerja Dan Kementerian Pendidikan - Penyediaan Pelayanan Bersama NOMOR SKB.03/MEN/V/2011 KEMENTERIAN 2011
104 MOU Dalam Negeri MOU Mandiri - Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR B.144/MEN/PPTK-TKLN/IV/2009 PPTKLN 2009
105 MOU Dalam Negeri MoU Direktorat PTKLN Dan PT Bank Yudha Bhakti - Penggunaan Jasa Perbankan NOMOR B.1740/PPTK-PTKLN/VIII/2012 PPTKLN 2012
106 MOU Dalam Negeri MOU BBPPK Dan Pengurus Wilayah NU Jawa Barat Tentang Pemberdayaan Masyarakat NOMOR 618/PPTK-SET/V/2011 BBPPK 2011
107 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA - PENGGUNAAN SISTEM ONLINE PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN KEIMIGRASIAN NOMOR B.539/PPTK/IV/2013 KEMENTERIAN 2013
108 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA - PENYEDIAAN LAYANAN HUKUM BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA DAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 6/NK/MEN/XI/2014 PPTKLN 2014
109 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA DITJEN BINAPENTA DAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk NOMOR 21/NK/MEN/X/2013 PPTKLN 2013
110 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA DITJEN BINAPENTA DAN PT BANK CHINATRUST INDONESIA NOMOR SKB-166/PPTK/VII/2012 PPTKLN 2012
111 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA - PENGGUNAAN JASA PERBANKAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN SERTA PEMBERDAYAAN TKI NOMOR B.1741/PPTK-PTKLN/VIII/2012 PPTKLN 2012
112 MOU Dalam Negeri NKB- Peningkatan Kapasitas Dan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Dan Transmigran NOMOR 23/NKB/MEN/2013 KEMENTERIAN 2013
113 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA - PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA MELALUI GERAKAN PEREMPUAN MANDIRI NOMOR 23/NKB/MEN/2013 PPKK 2013
114 Internal Keputusan Dirjen TATA CARA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL NOMOR KEP.251/DPPTK/IX/2008 PTKDN 2008
115 Internal Keputusan Dirjen TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH NOMOR KEP.258/DPPTK/IX/2008 PTKDN 2008
116 Internal Keputusan Menteri ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR PER.12/MEN/X/2011 PPTKLN 2011
117 Internal Keputusan Menteri PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI NOMOR KEP.262/MEN/XI/2010 PPTKLN 2010
118 Internal Peraturan Menteri PENEMPATAN TENAGA KERJA NOMOR PER.07/MEN/IV/2008 PTKDN 2008
119 Internal Peraturan Menteri ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.07/MEN/V/2010 PPTKLN 2010
120 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA NOMOR PER.09/MEN/V/2009 PPTKLN 2009
121 Internal Keputusan Menteri PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENGERAHAN NOMOR KEP.261/MEN/XI/2010 KEMENTERIAN 2010
122 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.10/MEN/V/2009 PPTKLN 2009
123 Internal Peraturan Menteri STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.07/MEN/IV/2005 PPTKLN 2005
124 Internal Keputusan Menteri GOLONGAN DAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIPUNGUT BIAYA PENEMPATAN TENAGA KERJA NOMOR KEP.230/MEN/2003 PTKDN 2003
125 Internal Keputusan Menteri BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA NOMOR KEP.258/MEN/VI/2007 PPTKLN 2007
126 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI KONSTRUKSI NOMOR KEP.247/MEN/X/2011 PPTKA 2011
127 Internal Keputusan Dirjen KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA, PERAWAT BAYI, DAN MERAWAT ORANG TUA/JOMPO UNTUK NEGARA TUJUAN HONGKONG. NOMOR KEP.186/PPTK/VII/2008 PPTKLN 2008
128 Internal Keputusan Menteri PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA NOMOR KEP.80/MEN/V/2004 PPTKLN 2004
129 Internal Keputusan Menteri PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL P ERENCANA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRAN SMIGRASI NOMOR KEP.14/MEN/I/2011 KEMENTERIAN 2011
130 Internal Keputusan Dirjen PERSYARATAN BAGI PERUSAHAAN UNTUK MENJADI PIALANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA. NOMOR KEP.97/PPTK/IV/2009 PPTKLN 2009
131 MOU Dalam Negeri Nota Kesepahaman - Penggunaan Jasa Perbankan Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Penempatan Dan Perlindungan Tena NOMOR B.144/MEN/PPTK-TKLN/IV/2009 PPTKLN 2009
132 Internal Peraturan Menteri PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
133 Pemerintah Peraturan Presiden Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping NOMOR 72 Tahun 2014 PPTKA 2014
134 Internal Peraturan Menteri STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 3 TAHUN 2015 PPTKA 2015
135 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN, GOLONGAN PETERNAKAN NOMOR 12 TAHUN 2015 PPTKA 2015
136 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASINGPADA KATEGORI JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA, KELOMPOK JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2015 PPTKA 2015
137 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI FURNITUR NOMOR 14 TAHUN 2015 PPTKA 2015
138 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ALAS KAKI NOMOR 15 TAHUN 2015 PPTKA 2015
139 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN NOMOR 16 TAHUN 2015 PPTKA 2015
140 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, SUBGOLONGAN INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU NOMOR 17 TAHUN 2015 PPTKA 2015
141 Pemerintah Peraturan Presiden KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2015 KEMENTERIAN 2015
142 Internal Peraturan Menteri STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2014 KEMENTERIAN 2014
143 Internal Surat Edaran Menteri Pelaporan Lowongan Pekerjaan Di Perusahaan NOMOR 2/MEN/III/2015 PPK 2015
144 Internal Keputusan Menteri PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENGERAHAN NOMOR 378 TAHUN 2014 KEMENTERIAN 2014
145 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 PPTKLN 2015
146 Internal Peraturan Menteri PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.10/MEN/V/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 PPTKLN 2014
147 Internal Keputusan Menteri PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG KETENAGAKERJAAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 25 TAHUN 2014 KEMENTERIAN 2014
148 Internal Peraturan Menteri PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA NOMOR 2 TAHUN 2015 PTKDN 2015
149 Internal Peraturan Menteri PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2014 PPTKLN 2014
150 Internal Peraturan Menteri ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN EKRJA NOMOR 24 TAHUN 2015 BBPPK 2015
151 Internal Peraturan Menteri ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015 KEMENTERIAN 2015
152 Pemerintah Peraturan Pemerintah TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
153 Pemerintah Peraturan Pemerintah TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
154 Pemerintah Peraturan Pemerintah PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
155 Pemerintah Peraturan Presiden BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 PPTKLN 2006
156 Pemerintah Peraturan Presiden PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 PPTKLN 2011
157 Pemerintah Peraturan Presiden KOORDINASI PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
158 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
159 MOU Dalam Negeri NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DENGAN BPS NOMOR 7/NK/MEN/XII/2014 PPK 2014
160 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR NOMOR 464 TAHUN 2012 PPTKA 2012
161 Internal Keputusan Menteri KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK NEGARA TUJUAN SINGAPURA NOMOR 588 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
162 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGK UTAN UDARA NOMOR 707 TAHUN 2012 PPTKA 2012
163 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PEMBENTUKAN PERWAKILAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2013 PPTKLN 2013
164 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NOMOR 12 TAHUN 2013 PPTKA 2013
165 Internal Peraturan Menteri TATA CARA KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI NEGARA PENEMPATAN SECARA MANDIRI KE DAERAH ASAL NOMOR 16 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
166 Internal Peraturan Menteri SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
167 Pemerintah Keputusan Presiden PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 88 CONCERNING THE ORGANIZATION OF THE EMPLOYMENT SERVICE (KONVENSI ILO NO. 88 MENGENAI LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA) NOMOR 36 TAHUN 2002 PTKDN 2002
168 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI MAKANAN NOMOR 358 TAHUN 2013 PPTKA 2013
169 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI BARANG LOGAM BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA NOMOR 359 TAHUN 2013 PPTKA 2013
170 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLON GAN POKOK INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA NOMOR 463 TAHUN 2012 PPTKA 2012
171 Internal Keputusan Menteri PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN/KOTA NOMOR 236 TAHUN 2014 PPK 2014
172 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH GOLONGAN POKOK PENGELOLAAN LIMBAH NOMOR 355 TAHUN 2013 PPTKA 2013
173 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI JASA PENDIDIKAN NOMOR 462 TAHUN 2012 PPTKA 2012
174 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI PAKAIAN JADI NOMOR 357 TAHUN 2013 PPTKA 2013
175 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI TEKSTIL NOMOR 356 TAHUN 2013 PPTKA 2013
176 Internal Keputusan Menteri JABATAN-JABATAN TERTENTU YANG DILARANG DIDUDUKI TENAGA KERJA ASING NOMOR 40 TAHUN 2012 PPTKA 2012
177 Internal Keputusan Menteri KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK NEGARA TUJUAN HONG KONG SAR NOMOR 98 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
178 Pemerintah Undang-Undang KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003 KEMENTERIAN 2003
179 Pemerintah Peraturan Pemerintah PERLUASAN KESEMPATAN KERJA NOMOR 33 TAHUN 2013 PPKK 2013
180 Internal Peraturan Menteri TATA CARA KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI NEGARA PENEMPATAN KE DAERAH ASAL SECARA MANDIRI NOMOR 23 TAHUN 2014 PPTKLN 2014
181 Internal Peraturan Menteri LAMBANG KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2015 KEMENTERIAN 2015
182 Internal Peraturan Menteri TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2015 KEMENTERIAN 2015
183 Internal Peraturan Menteri RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019 NOMOR 14 TAHUN 2015 KEMENTERIAN 2015
184 Pemerintah Peraturan Pemerintah PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2015 PPTKLN 2015
185 Internal Keputusan Menteri JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI MINUMAN NOMOR 354 TAHUN 2013 PPTKA 2013
186 Pemerintah Instruksi Presiden KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN T ENAGA K ERJA I NDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 PPTKLN 2006
187 Pemerintah Undang-Undang PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK - HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA) NOMOR 6 TAHUN 2012 PPTKLN 2012
188 Pemerintah Peraturan Pemerintah RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING NOMOR 97 TAHUN 2012 PPTKA 2012
189 Pemerintah Undang-Undang PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2004 PPTKLN 2004
190 Internal Peraturan Menteri PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA NOMOR 15 TAHUN 2015 PTKDN 2015
191 Internal Peraturan Menteri TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NOMOR 16 TAHUN 2015 PPTKA 2015
192 Internal Peraturan Menteri PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP.250/MEN/XII/2008 TENTANG KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA DARI JENIS INFORMASI KETENAGAKERJAAN NOMOR 01 TAHUN 2014 KEMENTERIAN 2014
193 Pemerintah Instruksi Presiden PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI NOMOR 3 TAHUN 2006 - 2006
194 Pemerintah Instruksi Presiden PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN NOMOR 3 TAHUN 2010 - 2010